Berbaju Batik, Iman Ariyadi Jalani Sidang Perdana

Terdakwa kasus suap perizinan Amdal Transmart Kota Cilegon yang juga Walikota Cilegon non akrif Tb. Iman Ariyadi bersama dua terdakwa lainnya menyalami JPU KPK usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Serang, Kamis (8/2/2018). (ISTIMEWA)

SERANG, BANPOS – Walikota Cilegon non aktif, Tb. Iman Ariyadi hari ini menjalani sidang perdana dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor PN Serang. Agenda sidang membacakan dakwaan terhadap dugaan atas suap untuk perizinan usaha di kawasan industri Kota Cilegon.

Di sidang perdana ini, dakwaan dibacakan langsung untuk tiga terdakwa. Selain Iman Ariyadi, dakwaan dibacakan untuk Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Akhmad Dita Prawira dan Direktur PT Jayatama Primayasa Hendri. Baik pihak Jaksa KPK, penasihat hukum terdakwa dan Mejelis Hakim menyepakati pembacaaan dakwaan dilakukan bersama-sama.

Iman yang mengenakan baju batik abu-abu datang secara terpisah dengan dua terdakwa lainnya ke Pengadilan Tipikor PN Serang sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan kendaraan milik KPK dan dikawal ketat petugas.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK membacakan bahwa Iman Ariyadi bersama Akhmad Dita Prawira dan Hendri pada 19 September dan 22 September 2017 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cilegon melakukan perbuatan yang ada hubungannya yang dipandang sebagai perbuatan janji atau hadiah.

“Menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar Rp 1,5 miliar dari Eka Wandoro Dahlan manajer legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan Tubagus Dony Sugihmukti Direktur PT Krakatau Industial Estatate Cilegon sebesar Rp 700 juta serta dari Bayu Dwinanto Utomo sebesar Rp 800 juta,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Kamis (8/2/2018).

Hadiah atau janji tersebut, diberikan kepada untuk mengerakan agar menerbitkan surat rekomendasi kepada PT Brantas Abipraya dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC) untuk mengerjakan proyek pembangunan mall Transmart pada tahun 2017.

Ketiganya didakwa melanggar Pasal 5 ayat 4 UU Nomor 28 tahun 1999 Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Pasal 76 ayat 1 huruf e UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (AZM)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: