Dana Kampanye Pilkada Kota Serang Dibatasi Rp 15 Miliar

SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang menyatakan para kandidat Pilkada Kota Serang 2018 akan diganjar “kartu merah” alias diskualifikasi bila dana kampanye melebihi dari Rp 15 miliar.

Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, dari perhitungan KPU dari semua kegiatan pada pilkada nanti, muncul angka Rp 15 miliar untuk dana kampanye setiap kandidat. Namun hal ini belum final, baru usulan dari KPU, dan akan dirapatkan kembali.

“Ini belum fix, nanti ada tiga kali rapat lagi,” ungkap Heri, Rabu (6/2/2018).

Pihaknya mengusulkan Rp 15 miliar ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan KPU, dan untuk memberikan keadilan kepada semua bapaslon.

Pokja Audit Dana Kampanye KPU Kota Serang, Durotul Bahiyah menambahkan, dasar pihaknya mengusulkan dana kampanye kandidat pada pilkada Kota Serang Rp 15 miliar ini dari PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, dan melihat dari satuan harga di Kota Serang.

“Memang dalam PKPU nomor 4 tidak secara rinci menyebutkan angka, angka itu muncul berdasarkan satuan harga di daerah,” ujarnya.

Lebih rinci Duroh memaparkan, dalam kampanye nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan para kandidat yakni melakukan rapat umum yang sesuai PKPU itu setiap kandidat hanya 1 kali, dengan jumlah peserta sekitar 10 ribu, dan estimasi anggaran Rp 500 juta. Hitungan per orang mencapai Rp 50 ribu.

“Jadi dalam rapat umum ini seperti adu kekuatan pendukung masing-masing calon,” ujarnya.

Kemudian ada rapat pertemuan terbatas ini dilakukan 30 kali, dengan hitung-hitungan satu kecamatan dilakukan 5 kali, yang pengerahan masanya itu 1.000 orang, dengan perhitungan satu orang Rp 50 ribu. Selanjutnya kegiatan tatap muka atau dialog. Untuk kegiatan ini tidak dibatasi berapa kali dilakukan. Hanya jika mau mengumpulkan masa seperti melakukan dialog itu tidak boleh lebih 200 orang.

“Kegiatan tatap muka ini seperti melakukan kunjungan ke pasar, atau ke tempat-tempat lainnya. Bisa berbentuk kunjungan atau mengumpulkan massa,” katanya.

Selanjutnya kata Duroh yang dalam struktur KPU ini sebagai Divisi Hukum, ada kegiatan kebudayaan, misalnya kandidat melakukan pentas seni, konser musik. Ini setiap kandidat diberikan jatah 1 kali.

Ada lagi kegiatan olahraga, seperti mengadakan gerak jalan, jalan santai, dan sebagainya. Kemudian perlombaan ini satu kali dan untuk pemberian hadiah secara akumulasi tak boleh lebih Rp 1 juta setiap perlombaan.

“Ada lagi kegiatan sosial bazar bentuknya, donor darah, hari ulang tahun, dan ini juga tidak ditentukan berapa kalinya. Selanjutnya ada jasa manajemen konsultan ‎ini satu paket,” katanya.

Selain kegiatan itu, ada juga pembuatan dan pemasangan APK (alat peraga kampanye). Dimana untuk APK ini KPU menyiapkan 5 APK dalam bentuk baliho, umbul-umbul 120, dan spanduk 132. Untuk pemasangan dan pemeliharaanya itu diserahkan kepada masing-masing bapaslon. KPU hanya menyiapkan saja. Sedangkan yang dari bapaslon sendiri untuk baleho 7 buah, umbul-umbul 180, dan spanduk 198. Untuk estimasi pembuatan APK ini sekitar Rp 85,4 juta, dan pemasangan Rp 78 juta.

“Dari perhitungan itu, maka kami mengusulkan dana kampanye kandidat Rp 15 miliar. Tapi ini belum fik, nanti pada tanggal 10 Februari akan kami rapatkan lagi dengan tim bapaslon. Tapi kami akan mengusahakan untuk dana kampanye ini jangan lebih dari Rp 15 miliar. ‎ Karena menurut kami Rp 15 miliar saja sudah cukup tinggi,” katanya.

Duruh menambahkan, jika dana kampanye ini diluar dana untuk saksi. Jika nanti sudah ditetapkan menjadi dana kampanye dan pada audit ditemukan ada kandidat yang penggunaan dana kampanyenya melebihi dari ketentuan, maka sesuai aturan pasangan calon bisa didiskualifikasi.

“Kalau ada yang melebihi dari yang sudah ditetapkan, didiskualifikasi,” ujarnya.(CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: