Keberatan Pajak, Ratusan Karyawan Bluescope Mogok Kerja

Ratusan buruh PT. NS Bluescope Indonesia, melakukan aksi mogok, Senin (5/2). Mereka melempar pesawat kertas sebagai simbol penyampaian tuntutan terutama terkait kebijakan pajak penghasilan ditanggung karyawan yang merugikan karyawan. FOTO: RONALD SIAGIAN.

CILEGON, BANPOS – Ratusan buruh melakukan aksi mogok kerja di depan pabrik PT. Nippon Saiki Bluescope Indonesia yang ada di areal Krakatau Industrial Estate Cilegon, Senin (5/2/2018). Mereka memprotes kebijakan perusahaan pengelolaan baja lapis ringan itu terkait adanya pengenaan pajak penghasilan (pph) yang ditanggung oleh karyawan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS di lapangan, aksi mogok yang disertai dengan unjukrasa di depan pabrik Bluescope itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Cilegon itu datang dengan membawa sejumlah spanduk dengan pengawalan ketat dari Aparat Polres Cilegon.

Humas Eksternal FSPMI Kota Cilegon, M. Febriansyah mengatakan, awalnya perusahaan menjalankan sistem perpajakan PPh Karyawan dengan sistem pajak ditanggung perusahaan. Namun pada akhir 2017, perusahaan mengubah kebijakan pph pekerja untuk ditanggung oleh karyawan. Penerapan sistem baru itu membuat penghasilan karyawan berkurang.

“(Kebijakan, red) Ini sudah satu tahun sejak sistem pajak disosialisasikan pada Desember 2016 dan diterapkan pada Februari 2017, 100 persen program itu dilaksanakan. Kita minta perusahaan ada rumusan baru supaya pendapatan karyawan tidak berkurang. Kita minta itu dikembalikan ke kebijakan semula saja,” ungkapnya.

“Itu berkurangnya 3 sampai 10 persen dari level karyawan baik dari operator sampai supervisor. Kurang lebih pengurangannya itu ratusan sampai jutaan rupiah,” paparnya.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Febriansyah, telah dilakukan dengan upaya mediasi bipartit dan tripartit di Disnaker Cilegon. Hanya saja, dalam prosesnya, antara karyawan dan perusahaan tidak menemukan titik temu.

Sementara itu, Humas Eksternal FSPMI Cilegon, Ahmad Nasrullah meminta agar perusahaan dapat mengembalikan kebijakan perpajakan pada sistem yang dijalankan 2016 lalu. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan saat ini justru memperburuk nasib karyawan. Bila tuntutan tidak dipenuhi, buruh mengancam akan melakukan aksi mogok hingga satu pekan kedepan.

“Kita hanya meminta hak kami dikembalikan. Kami tidak meminta lebih, hanya meminta agar hak kami bisa dikembalikan. Karena dengan sistem perpajakan ini, malah merugikan penghasilan kita,” ujarnya.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, para pekerja juga sempat melontarkan pesawat kearah pabrik yang dibuat dari kertas. Dalam kertas berbetuk pesawat itu tersirat tuntuan yang disampaikan karyawan ke perusahaan lantaran tidak tercapai upaya mediasi. Hingga aksi mogok bubar, perusahaan tidak bersedia menerima para pekerja.(NAL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: