KPK Tenggat Pemda Dua Pekan untuk Susun Renaksi 2018

SERANG, BANPOS – Lembaga antirasuah, KPK memberi batas waktu selama 2 pekan kepada pemerintah 8 Kabupaten/kota di Banten untuk menyerahkan rencana aksi (renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) 2018.

Koordinator KPK di Banten Wuryono Prakoso kepada wartawan usai memimpin rakor korsupgah berasama pemerintah 8 kabupaten/kota di Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (31/1 mengatakan, seperti tahun sebelumnya, di 2018 ini pihaknya juga melakukan supervisi kepada pemerintah 8 kabupaten/kota di Banten.

“Saat ini kami baru memberikan pembekalan. Isu apa di Lebak, di Pandeglang atau di Kota Serang yang akan dimasukan ke renaksi. Kabupaten kota pasti punya isu strategisnya sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, KPK sendiri memberikan batas waktu penyusunan renaksi 2018 selama 2 pekan. Ini dilakukan agar rencana yang telah disusun bisa segera ditindaklanjuti.

“Dua minggu harus menyerahkan renaksinya. Tentunya (dalam renaksi 2018, red) melanjutkan renaksi tahun lalu yang belum selesai, beberapa poin yang harus diperbaiki,” terangnya.

Meski menyerahkan isu yang akan digarap dalam renaksi namun KPK juga memberi penekanan pada beberapa poin. Salah satunya adalah modul isu yang terkait pengadaan, air, sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan.

KPK juga menyoroti soal program infrastruktur yang ternyata masih banyak jalan yang rusak meski anggaran di bidang itu cukup besar setiap tahunnya.

“Penekanan khusus yang kami akan coba perkuat adalah konsolidasi paket pengadaan atau juga aspek perizinan. Lebih pada bagaimana pelimpahan kewenangannya bisa lebih mulus. Apalagi ada suara sumbang masih ada deal di luar. Kami belum sampai ke situ tapi kami coba melakukan perbaikan,” ungkapnya.

Masih menurut Wuryono, pada 2018 KPK akan menggunakan metode pengawasan yang berbeda dari tahun sebelumnya, dengan melibatkan publik secara langsung.

“Mulai tahun ini akan intensi melibatkan publik. Itu bisa tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakat, komunitas dan perguruan tinggi, bahkan juga media massa. Dukungan kebijakan publik, parlemen, birokrasi, media massa dan perguruan tinggi harus intens berkolaborasi. Dengan kolaborasi kami ingin menyadarkan kalau mau bikin Banten maju ya harus barengan, enggak ada kata lain,” papar dia.

Kepala Inspektorat Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, secara umum renaksi korsupgah di 2018 tidak jauh berbeda dengan 2017. Adapun perbedaannya adalah mulai memasukan isu sektoral.

“Isu sektoral itu seperti perizinan pertambangan yang kini kewenangannya dialihkan ke pemprov dan juga lingkungan hidup. Termasuk mauk paa wilayah persoalan lingkungan,” jelasnya. (RUS/AZM)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: