Raperda Pembangunan Industri Akan Integrasikan Industri Kecil, Menengah dan Besar

Gubernur Banten, Wahidin Halim / IST

SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim meyakinkan anggota DPRD Banten tentang perlunya perda tentang Rencana Pembangunan Industri 2017-2037 di Provinsi Banten. Gubernur mengungkapkan, diperlukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah kabupaten/kota mengingat dampak dari pencemaran akan dirasakan oleh daerah sekitarnya.

“Untuk pengawasan terhadap kawasan industri dalam raperda ini telah diatur mengenai bagaimana pengawasan terhadap industri yang berdampak negatif dan mencemari lingkungan, yang mekanisme dan tata caranya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur,” ujar Wahidin Halim dalam rapat paripurna DPRD Banten tentang Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Fraksi atas Tiga Raperda usulan Gubernur, di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (30/1/2018).

Adapun terkait dengan kesempatan dan fasilitasi industri kecil dan pengusaha yang baru tumbuh agar tidak dimonopoli oleh pelaku usaha besar, sebagaimana juga dipertanyakan sejumlah fraksi sebelumnya, Wahidin mejawab, dalam raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi telah memasukkan industri kreatif, dan membangun sentra sentra industri kecil (SIKIM) di dalam dan di luar kawasan industri yang terintegrasi dengan industri menengah dan besar.

Raperda tersebut , lanjut Wahidin juga mengatur tentang pengembangan kemitraan strategis dengan industri menengah dan besar, serta pada pengembangan industri unggulan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dengan berbasis KIID (kompetensi inti industri daerah), sehingga diharapkan setiap kecamatan mempunyai OVOP (one village one product).

“Ke depan keberadaan raperda ini juga untuk mengakomodir pembentukan kawasan industri makanan halal yang mudah-mudahan diminati oleh investor dalam negeri maupun luar negeri seperti negara Arab Saudi,” lanjutnya.

Selain Raperda Rencana Pembangunan Industri 2018-2037, duaraperda lain yang dibahas dalam rapat paripurna adalah raperda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah, dan Raperda tentang pembentukaan perseroan terbatas agribisnis.(DIK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: