Tahun Depan, Banten Gratiskan Biaya Pendidikan

SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim terkait dunia pendidikan, menyatakan bahwa negara harus hadir untuk rakyat. Solusinya beban biayanya harus ditanggung. Maka, mengatasi persoalan pendidikan di Banten, 2018 nanti Pemerintah Provinsi (Pemrov) berkomitmen untuk menggratiskan biaya sekolah.

Seperti diketahui, kata Gubernur Banten, dunia pendidikan kita secara nasional mengalami perubahan peraturan. Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dicantumkan soal pengelolaan tingkat SMA/SMK yang tadinya di kelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan (Pemerintah Kota (Pemkot) kini diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemrov).

“Maka setelah dialihkan ke Pemrov, kita gratiskan itu SMA/SMK. Malu kita sama kota/kabupaten yang sudah menggratiskan lebih dahulu, kasihan yang sekolah di SMA/SMK tapi masih bayar. Tahun 2018, kita gratiskan semua. Itu bentuk atensi kita, bentuk perhatian kita kepada rakyat,” kata Gubernur, Selasa (21/11/2017).

Himpitan yang dialami rakyat dari segala lini, untuk itu kita sebagai aparatur jangan harus berbuat yang merugikan pemerintah. Bentuk tindakan korup harus berhenti, karena dana itu akan dipakai buat rakyat. Ubtuk itu, katanya, kita perlu dana guna pembangunan dunia pendidikan. Pegawai tidak boleh memotong uang rakyat, lantaran dari tindakan itu potensi menghambat pembangunan di Banten.

“Jadi semuanya, dari saya dan pak Wakil Gubernur (Andika Hazrumy) udah komitmen. Tapi tentunya dari pegawai pun harus punya niat sama untuk memacu pendidikan di Banten lebih maju,” tandas Gubernur Wahidin Halim.

Ardius Prihantono, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengatakan, pada tahun 2018, peningkatan anggaran yang akan dialokasikan untuk pendidikan ada peningkatan hingga 100 persen. Anggaran besar itu menurutnya untuk meningkatkan pengembangan pembangunan dunia pendidikan Banten.

Sebesar Rp1 triliun untuk belanja langsung. Dana tersebut akan dialokasikan untuk penambahan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk BOS SMK dan SMA serta pengadaan tanah untuk 55 unit sekolah baru (USB). “Kita akan mencari 22 bidang tanah untuk SMA dan 33 bidang tanah untuk SMK. Jadi, tahun depan akan banyak proyek pengadaan tanah,” tuturnya.

Selanjutnya, penyediaan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 268 paket untuk SMA dan 403 paket untuk SMK dan ada juga pengadaan meubelair sebanyak 55 paket USB dan 61 paket untuk RKB. “Pengembangan dunia pendidikan memang tidak hanya behenti disitu saja. Kami juga bakal menggelontorkan bantuan operasional sekolah (BOSDA) untuk 790 528 siswa SMA, dan 112.512 untuk siswa SMK. BOSDA ini solusi pendidikan gratis,” tandas Sekdis Dindikbud.(ADV)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: