Tarif Tol Tangerang-Merak Naik, Pengusaha Truk Ancam Mogok

CILEGON, BANPOS – Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Cabang Banten mengancam akan melakukan aksi mogok di Tol Tangerang-Merak. Ancaman itu dilontarkan menyikapi kenaikan tarif tol Tangerang-Merak yang berlaku mulai tengah malam nanti, pukul 00.00 WIB, 21 November 2017.

Diketahui, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Tangerang-Merak, pada 21 November 2017, pukul 00.00 WIB akan diberlakukan tarif tol yang telah disesuaikan. Tarif tol terjauh untuk asal dan tujuan perjalanan ruas tol Cikupa-Merak pada sistem transaksi tertutup mengalami penyesuaian, untuk Golongan I menjadi Rp 41.000 dari Rp 38.000, Golongan II Rp 57.000 dari Rp 53.000, Golongan III Rp 67.500 dari Rp 63.000, Golongan IV Rp 88.500 dari Rp 82.500 dan Golongan V Rp 107.000 dari Rp 99.500.

Ketua Aprindo Banten, M. Saiful Bahri mengatakan, kenaikan tarif tol sangat merugikan para pengusaha truk di Banten. Kenaikan itu, kata Saiful, berpengaruh secara tidak langsung ketika diberlakukan pada kendaraan lebih muatan. Apalagi terkait kebijakan overtonase, kata Saiful, tidak jelas kewenangannya.

“Kami jelas keberatan. Itu jelas menyangkut dengan overload. Kenapa overload, itu kan juga naik. Sampai saat ini, itu saja tidak ada kejelasan. Itu kewenangan siapa untuk memungut itu. sementara Dalam permen 134 tahun 2015 kan harus PPNS, kalau yang ada sekarang itu kan pegawai tolnya. Itu uangnya masuk ke Astra atau ke pemerintah daerah, sampai saat ini kita tidak tahu,” ungkapnya, Minggu (17/11).

Pihaknya menyatakan, permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum MMS mengambil langkah kebijakan menaikan tarif tol yang dinilai dilakukan secara sepihak.

“Kita tidak dilibatkan sama sekali, mereka menaikkana tarif secara sepihak. Imbasnya jelas kepada masalah overload. Terus kami juga banyak menemukan hal kejanggalan terkait overload. Yang jelas ini jadi menjadi perhatian kami untuk melakukan aksi kalau tidak ditanggapi,” urainya.

Ia menegaskan kembali, agar MMS dapat mengkaji permasalahan kebijakan overtonase sebelum mengambil langkah kebijakan dalam kenaikan tarif. Ia menilai, permasalahan itu tidak sejalan dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor.

“Di dalam permenhub 134 harus ada ruang untuk moving. Harus ada cara putar baik atau gimana. Nah ini malah dikenakan di pintu tol, dan kita diarahkan masuk kedalam tol. Sampai didalam tol, nggak bisa lagi kita ngapa-ngapain. Ini seperti ‘jebakan Batman’ buat kami. yang jelas, kami keberatan, kalau tidak diberesin dan dituntaskan, kami akan mogok. Ini jelas sepihak,” ancamnya.(NAL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: