Wujudkan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dinas Pertanahan Kota Tangerang Sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

TANGERANG, BANPOS – Upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum, masih saja mendapatkan kendala-kendala yang menjadi hambatan, seperti masalah pengandaan tanah.

Dimana dalam pelaksanaanya, pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan tanah cukup banyak yang harus berhadapan dengan penegak hukum, sampai akhirnya terjadi tindak pidana.

Selain itu, ketersediaan tanah yang semakin terbatas, mengakibatkan pengadaan tanah menjadi terhambat dan pembangunan fisiknya tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.

Hal lainnya yaitu, kurang harmonisnya hubungan masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah disaat akan merealisasikan kesepakatan dalam musyawarah.

Dengan demikian, pemerintah menderita kerugian yang sangat besar karena proyek yang akan dibangun menjadi tertunda pengoperasiannya. Untuk itu, guna melaraskan Perarturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pertanahan akan membentuk perangkat daerah yaitu Dinas Pertanahan khusus, guna mempercepat proses pengadaan tanah.

Sehingga nantinya dalam kegiatan pembangunan di Kota Tangerang, dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.
Hal ini tertuang dalam kegiatan rapat yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Tangerang, dengan pembahasan “Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Selasa (14/11/2017).


Rapat yang dipimpim Kepala Dinas Pertanahan Kota Tangerang Drs. Moch. Dikdik Suherdina tersebut, menghadirkan 43 OPD di Pemerintahan Kota Tangerang sebagai peserta, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Tangerang (BPN) sebagai narasuber dan Kepala Bidang Fasilitasi Administrsi Pengadaan Tanah, Sertifikasi dan Dokumentasi Dinas Pertanahan Darusman, S.S,os sebagai moderator.

Adapun harapan dari kegiatan tersebut adalah, terbangunnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan untuk kepentingan umum. “Pada dasarnya, pengadaan tanah tersebut guna untuk kepentingan umum dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Dikdik Suherdina.

Dikdik menambahkan, bahwa Dinas Pertanahan Kota Tangerang hanyalah sebagai fasilitas bagi para OPD yang memerlukan tanah.

“Saat ini sudah tidak boleh lagi di sentralisasi oleh satu dinas, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Kepala Dinas Pertanahan Kota Tangerang Moch Dikdik Suherdina. (ADV)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: