Pengusaha Truk Ancam Mogok, MMS Cuek

SERANG, BANPOS – Kepala Divisi Hukum dan Humas PT. MMS, Indah Permanasari enggan berbicara banyak menanggapi ancaman Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) yang mengancam melakukan aksi mogok. Ancaman itu merupakan reapon atas ketetapan kenaikan tarif tol Tangerang-Merak yang berlaku mulai tengah malam nanti.

Diketahui, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 896/KPTS/M/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Tangerang-Merak, pada 21 November 2017, pukul 00.00 WIB akan diberlakukan tarif tol yang telah disesuaikan. Tarif tol terjauh untuk asal dan tujuan perjalanan ruas tol Cikupa-Merak pada sistem transaksi tertutup mengalami penyesuaian, untuk Golongan I menjadi Rp 41.000 dari Rp 38.000, Golongan II Rp 57.000 dari Rp 53.000, Golongan III Rp 67.500 dari Rp 63.000, Golongan IV Rp 88.500 dari Rp 82.500 dan Golongan V Rp 107.000 dari Rp 99.500.

Dijelaskan Indah, pemberlakuan penyesuaian tarif tol tersebut telah berdasarkan regulasi yang diatur oleh Pemerintah. Beberapa indikator terkait dengan Standar Pelayanan Minimum juga telah dipenuhi sebagai syarat dari penyesuaian tarif tol.

“Pemberlakuan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Itu dilakukan atas evaluasi tarif tol dua tahun sekali. Tentunya indikator kenaikan itu berdasarkan inflasi dan pemenuhan standar pelayanan minimum. Jadi jelas, Tol Tangerang Merak lulus pemenuhannya. Jadi, MMS mengikuti apa yang diatur didalam regulasi,” paparnya singkat.

Ketua Aprindo Banten, M. Saiful Bahri mengatakan, kenaikan tarif tol sangat merugikan para pengusaha truk di Banten. Kenaikan itu, kata Saiful, berpengaruh secara tidak langsung ketika diberlakukan pada kendaraan lebih muatan. Apalagi terkait kebijakan overtonase, kata Saiful, tidak jelas kewenangannya.

“Kami jelas keberatan. Itu jelas menyangkut dengan overload. Kenapa overload, itu kan juga naik. Sampai saat ini, itu saja tidak ada kejelasan. Itu kewenangan siapa untuk memungut itu. sementara Dalam permen 134 tahun 2015 kan harus PPNS, kalau yang ada sekarang itu kan pegawai tolnya. Itu uangnya masuk ke Astra atau ke pemerintah daerah, sampai saat ini kita tidak tahu,” ungkapnya, Minggu (17/11).(NAL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: