Soal Penetapan UMK, Pemkot Cilegon Ambil Jalan Tengah

Edi Aryadi.

CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon akan mengambil opsi tengah dengan melakukan penghitungan baik dari versi nilai besaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar Rp3,622 juta dan versi serikat buruh sebesar Rp3,687 juta. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dengan kebijakan yang diambil Pemkot.

“Secara rumus kita (pemkot) akan menjumlahkan besaran nilai yang diajukan oleh Apindo dengan besaran dari buruh. Setelah terlihat hasilnya baru dibagi 2. Hasil itulah yang nantinya akan menjadi acuran pemerintah diserahkan kepada Pemprov Banten,” tutur Plt Walikota Cilegon, Edi Aryadi, Kamis (9/11).

Ia menambahkan, pemkot ingin berhati-hati dalam menetapkan nilai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018. Langkah ini ditempuh agar tidak menimbulkan gesekan atau memihak pada salah satu pihak dalam menetapkan besaran UMK.

“Saya ambil keputusan ini, karena ingin mengakomodir semua baik dari versi buruh maupun versi Apindo sendiri. Saya akan usahakan keputusan ini tidak akan menyalahi aturan dengan harus mengacu kepada inflasi pusat maupun inflasi di daerah,” imbuhnya.

Mengenai rencana rekomendasi Pemkot Cilegon ke Pemprov Banten, lanjut Edi, pihaknya akan secepatnya akan menyerahkan rekomendasi tersebut ke Pemprov Banten agar bisa ditandatangani oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Ini kan masih tanggal 9 jadi masih ada waktulah. Kan terakhir rekomendasi pada 10 November besok. Jadi masih bisa lah,” lanjut Edi.

Edi meminta hasil rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa diterima oleh Apindo maupun oleh buruh. Dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Pemkot Cilegon.

“Saya berharap keputusan yang sudah diambil ini kedua belah pihak bisa menerima dengan keputusan tersebut. Bahkan, tidak pihak manapun yang menganggap keputusan yang diambil oleh pemerintah ini salah,” pungkasnya.(UEA)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: