Tolak Pembelian Kendaraan Dinas, DPRD Pandeglang Dituding Tak Paham Prosedur

PANDEGLANG, BANPOS – Rencana Pemkab Pandeglang untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas pada tahun anggaran 2018 ditolak sejumlah anggota DPRD setempat. Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati menganggap penolakan itu muncul lantaran para anggota DPRD tak mengerti prosedur.

Menurut Irna, rencana pembelian randis sudah dibahas bersama DPRD Pandeglang dan sudah di-accedere (Disetujui) mestinya tidak ada lagi kata untuk menolak. Karena setiap pengadaan yang sudah dianggarkan dalam APBD harus diserap agar tidak ada dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di akhir tahun.

“Sudah di acc di 2017 ini, mana ada masalah menolak-menolak, sebenarnya ini ada yang paham dan ada yang enggak paham. Ini harus paham prosedur, Kalau sudah di-ACC di APBD, ya kita harus serap,” kata Irna dengan nada kesal kepada BANPOS usai menggelar apel sumpah pemuda di alun-alun Pandeglang, Senin (30/10/2017).

Perencanaan APBD untuk tahun 2017 telah disusun bersama dengan anggota DPRD Pandeglang. Jika ada penolakan pada saat penyerapan anggaran Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku aneh, karena anggota DPRD Pandeglang meminta agar penyerapan anggaran diserap secara maksimal.

“Mereka (DPRD, red) kan buat perencanan APBD sama kita bareng-bareng. Ini harus belajar lagi, karena yang enggak paham ini siapa. Katanya minta penyerapan, mungkin yang diusulkan di tahun 2018 tidak ada randis lagi, ini kan kebutuhan yang diprogramkan tahun lalu. Jangan muternya di situ-situ aja Kalau enggak paham kan pemberitaan di bawah jadi jelek,” bebernya.

Akibat adanya penolakan, Irna pun menyinggung anggota DPRD Pandeglang yang belum memulangkan Randis yang sifatnya pinjam pakai dari Pemkab Pandeglang oleh para anggota dewan. “Randis aja yang harus dipulangkan anggota DPRD belum full ke kita. Masih mereka pakai,” singgung Irna kepada anggota Dewan.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Pandeglang menolak pembelian kendaraan dinas (Randis) untuk pegawai Pemkab Pandeglang, pasalnya pembelian randis tersebut dewan tidak mengetahuinya sama sekali karena dalam setiap pembahasan bersama OPD terkait tidak pernah diberitahu.

“Padahal Anggota DPRD sudah pada mengembalikan mobil, harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ketimbang kendaraan dinas, sekarang ini yang kita butuhkan adalah infrastruktur jalan yang bagus,” kata Sekertaris Komisi II DPRD Pandeglang Lukman Hakim kepada BANPOS.

“Usulan-usulan warga berupa pembangunan infrastruktur selalu di abaikan, tapi usulan eksekutif berupa Randis sepertinya diutamakan,” ujarnya sambil nada kesal.(ZIS/ENK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: