Eksekusi Jaminan Fidusia, Polda Banten dan Kredit Plus Jalin Kerjasama

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjend Polisi Rikwanto (kanan) saat menerima plakat dari Direktur Kredit Plus Hery Susanto / RULIE SATRIA

SERANG, BANPOS – Maraknya kasus perampasan secara sepihak oleh beberapa oknum dari perusahaan finace, membuat Polda Banten bersama PT Finansia Multi Finace (Kredit Plus) melakukan kerjasama dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD).

Diskusi tersebut guna memahami secara mendalam tentang peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 mengenai pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengertian jaminan fidusia sendiri adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur.

Kegiatan kerjasama yang dilakukan di salah satu hotel di Kota Serang tersebut, turut mengundang Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjend Polisi Rikwanto sebagai narasumber pembicara, Jumat (27/10/2017).

Kabid Humas Polda Banten AKBP M Jaenudin, yang ditemui usai kegiatan diskusi tersebut mengatakan, hal yang harus dipahami masyarakat dalam perjanjian jaminan fidusia itu adalah, bahwa barang kredit tersebut bukanlah seutuhnya milik debitur, melainkan masih milik leasing (kreditur).

“Dalam diskusi tersebut pada intinya dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, pihak perusahaan pembiayaan harus punya sertifikat resmi dan legalitas perusahaanya. Sehingga saat eksekusi fidusia Polda Banten bisa membantu pengamanan pada pihak kreditur yang resmi,” ujar Zaenudin.

Sementara itu, Direktur Kredit Plus Hery Susanto, dalam pres realase yang diterima menyebutkan, kerja sama ini adalah bentuk upaya antisipasif pecegahan resiko perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan OJK no 29 tahun 2014, antara lain perusahaan melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan.

Dalam prakteknya, eksekusi jaminan fidusia masih banyak mengalami kendala karena kurangnya pemahaman oleh karena itu, sosialisasi Peraturan Kapolri no 8 tahun 2011 mengenai pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sangatlah penting, baik untuk KreditPlus sebagai perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai pihak dalam perjanjian, serta Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam proses pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

“Kegiatan ini diharapkan terjadi keselarasan pemahaman antara karyawan plus dengan pihak kepolisian, dimana dengan adanya keselarasan pemahaman maka komunikasi antara perusahaan dengan kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi menjadi lebih efektif sesuai dengan Peraturan Kapolri dan seluruh aturan yang berlaku,” ujarnya. (RUL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: