Kapolresta Serang Janji Tuntaskan Kasus Pemukulan

Aksi Solidaritas Wartawan Banten Didepan Mapolresta Serang, Sabtu (21/10) / RULIE SATRIA

SERANG, BANPOS – Pasca peristiwa salah tangkap dan pemukulan terhadap seorang jurnalis BANPOS Panji Bahari Noor Romadhon, Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin didampingi Kabid Humas Polda Banten AKBP Zainudin mendatangi Kantor Redaksi BANPOS di Jalan Raya Pandeglang KM 3,5 Tem­bongjaya Kecamatan Cipocok, Se­rang,Minggu (22/10).

Kedatangan tersebut langsung dite­rima para jajaran redaksi yang dipimpin lang­­sung oleh General Manager BAN­POS, H. Adam. Keda­tangan jajaran Kapolres Serang Kota untuk bersila­turahmi serta me­nyam­paikan per­min­taan maaf akan ulah anggotanya yang melakukan tin­dak arogansi terhadap jurnalis BANPOS.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Banten AKBP Zainudin yang mewakili Kapolda Banten turut pula menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa salah tangkap dan pemu­kulan tersebut. Serta berharap peris­tiwa tersebut dapat dijadikan eva­luasi ber­sama dan semakin mem­pererat hubu­ngan Polri dengan media.

“Kedatangan kami ke BANPOS adalah bentuk silaturahmi kami seba­gai mitra dalam bertugas, seka­ligus permo­honan maaf kami atas peristiwa salah tangkap dan pemukulan yang dilakukan oleh anggota kami terhadap seorang warta­wan Banten Pos, Panji Bahari Noor Romadhon. Pasca pe­ristiwa ini, saya selaku Kapolres Se­rang Kota sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi dan akan bertanggung jawab penuh serta mengajak jajaran Banten Pos beserta media lainnya untuk mengawal proses hukum yang tengah dilakukan terhadap anggota kami,’’ ujar Komarudin.

Dirinya pun menambahkan, oknum anggota yang menjadi pelaku pe­­mukulan telah ditahan dan peris­tiwa ini menjadi evaluasi dalam me­lakukan tindakan, agar tidak kem­bali terjadi.

“Terus terang, saya sangat ter­­gan­tung oleh media. Karena, segala hal yang menjadi tugas kita dalam me­ngayomi masyarakat dibantu oleh me­dia, dalam hal pemberitaan. Untuk itu, saya ber­­harap peristiwa pemukulan ini tidak kembali terjadi terhadap rekan media ataupun lainnya. Satu hal yang dite­kankan, saya tidak akan meng­halang-halangi proses hukum yang te­ngah dilakukan,” kata Komarudin.

Sementara, GM BANPOS, H Adam mengatakan, jika dirinya beserta pa­ra jajaran menerima permohonan maaf Kapolres Serang Kota AKBP Ko­marudin, yang melibatkan anggotanya.

“Kami sangat menerima permo­ho­nan maaf ini, namun kami meminta proses hu­kum yang telah di laporkan oleh jur­nalis kami (Panji Bahari Noor Ro­madhon, red) ke Propam Polda Banten untuk tetap terus diproses. Dengan demikian, semoga pertemuan ini dapat dimaklumi oleh kawan-kawan semua,” kata Adam.

Sementara, sehari usai peristiwa salah tang­­kap dan pemukulan terha­dap Pandji, pu­­luhan wartawan di Provinsi Banten berunjuk rasa sebagai bentuk so­l­i­daritas di Alun-alun Kota Serang dan di depan kantor Polres Serang Kota, Sabtu (21/10).

Dalam aksi tersebut ada dua hal yang disampaikan para wartawan, pertama mengecam aksi kekerasan oleh oknum aparat, dan menindak tegas aparat yang bersangkutan.

Menurut koordinator aksi Teguh Mahardika, profesi wartawan bukan lah profesi hina yang melanggar hukum sehingga layak untuk menda­patkan perlakuan kekerasan.

Bersamaan dengan itu, Deni Sapro­wi, salah satu masa aksi mengatakan, polisi sebagai pelindung masyarakat seharusnya mampu mengayumi bu­kan malah memberikan contoh buruk dengan melakukan kekerasan.

Terpisah, dukungan juga di lontarkan oleh Direktur LBH Rakyat Banten Raden Elang Yayan Mulyana. Dirinya mengecap adanya tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat tersebut, dan meminta agar ada tindakan yang menimbulkan efek jera serta meminta agar kejadian yang sama tidak akan terjadi kembali.

“Untuk itu kami meminta, Kapolda Banten agar usut tuntas anggota Sabahara Polres kota Serang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak kekerasan dan pengeroyokan terhadap korban dan juga untuk dijatuhkan sanksi yang tegas atau pidana sebagaimana pasal 170 KUHP Jo pasal 351 KUHP,” terangnya.

Menurutnya, atas hal tersebut aparat kepolisian telah melakukan pembangkangan hukum dengan cara merampas, merendahkan harkat dan martabat manusia. Ia melanjutkan, negara sudah menjamin memberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana pasal 28E UUD 1945 Jo UU 9 tahun 1998 Jo UU 39 tahun 1999.

“Hal ini, menunjukan ketidakprofesionalan aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan sehingga dinilai sangatlah berlebihan dalam melakukan tindakan penggendalian masa sebagaimana perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian masa,” tegas Yayan dalam press release yang diterima, Minggu (22/10). (RUL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: