November, Pemkot Cilegon Terapkan Perizinan Online

CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon serius membenahi sistem perizinan yang saat ini menjadi perhatian oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK). Di mana sebelumnya, Koordinator Supervisi dan Pencegahaan (Korsupgah) Wilayah II pada KPK Asep Rahmat Suwanda menyebutkan sistem perizinan manual masih dikuasai oleh Kepala Daerah. Pernyataan tersebut membuat Pemkot Cilegon mengambil sikap dengan mengalakkan perizinan berbasis online.

Plt Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, rencana yang dilakukan ini merupakan salah satu masukan yang diberikan oleh pihak Korsupgah Wilayah II pada KPK agar semua sistem perizinan di Banten bisa dilakukan dengan sistem online. Oleh karena itu, pihaknya tengah mempelajari sistem perizinan online yang telah berjalan di Kota Tangerang Selatan.

“Ini dari hasil masukan dari pihak Korsupgah agar kota/kabupaten yang belum melakukan sistem perizinan online bisa mempelajari sistem tersebut ke Tangsel. Di mana Kota Tangsel merupakan salah satu kota yang sudah menjalankan sistem perizinan secara online,” kata Dana saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (22/10/2017).

Ia menambahkan, sistem perizinan secara online ini ditargetkan bisa diterapkan pada November mendatang. Untuk mempercepat perizinan online tersebut, pihaknya sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan.

“Nantinya kita (Pemkot, red) juga akan membuat pendelegasian perizinan dari kepala daerah ke DPMPTSP. Terkait hal ini, Pemkot akan melakukan berbagai perubahan aturan. Ini dilakukan agar sistem pelayanan perizinan secara online ini bisa dilakukan tanpa mengubah aturan yang sudah ada sebelumnya. Bahkan, dalam rencana tersebut juga akan diatur juga regulasi, mulai dari SOP, Perwal, SOTK. Dan kami menargetkan November tahun ini sudah selesai digarap,” tambahnya.

Ia menjelaskan, untuk menjalankan sistem perizinan online yang akan dilakukan oleh pemkot ini, nantinya akan melibatkan berbagai petugas yang berada di masing-masing OPD untuk bisa siap menjalankan sistem perizinan tersebut.

“Untuk status petugas nanti, saya kurang tahu. Apakah mutasi, atau hanya BKO. Itu juga akan masih dalam pembahasan sehingga sistem perizinan secara online ini bisa langsung diterapkan pada November mendatang,” jelasnya.(UEA)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: