Sempat Ditolak Nelayan Banten, Proyek Reklamasi Kian Mencuat?

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta / IST

SERANG, BANPOS – Jauh sebelum kembalinya mencuat pasca dicabutnya moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta tersebut, sempat mendapat penolakan dari ratusan nelayan dan petani rumput laut di pesisir laut utara Banten, tepatnya di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

Saat itu, Rabu (13/4/2016), para nelayan dan petani rumput laut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten guna menuntut komisi IV DPRD Provinsi Banten untuk mengusut perizinan aktifitas penambangan pasir laut yang diduga illegal.

Nelayan mengeluhkan adanya aktifitas pengerukan pasir laut di zona tangkap laut Perairan Lontar yang dilakukan perusahaan swasta sejak tahun 2004. Pengerukan ini mengakibatkan kerusakan pada biota laut seperti kekeruhan air laut, jaring nelayan yang rusak hingga terjadinya abrasi. Akibatnya mata pencaharian nelayan untuk menangkap ikan kian sulit.

Aktifitas pengerukan pasir laut tersebut sudah terjadi sejak tahun 2004 dan sudah mengancam mata pencaharian nelayan di Lontar selama pengerukan pasir laut terjadi,” ujar Najib, salah seorang nelayan seperti diberitakan Tempo.co, Kamis (14/4/2016).

Dikatakannya, dalam sehari 6000 kubik pasir laut diperairan Lontar, Kabupaten Serang dikeruk menggunakan kapal besar. Ribuan kubik pasir laut tersebut diduga diangkut ke Jakarta menggunakan kapal yang diduga untuk kepentingan para pengusaha yang melakukan reklamasi di teluk Jakarta.

Terkait dengan aksi demo tersebut. Para nelayan tidak dapat menemui langsung anggota DPRD Provinsi Banten untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun beberapa orang staf dari DPRD Provinsi Banten yang menemui para nelayan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada anggota komisi IV DPRD Provinsi Banten.

Seperti tidak di gubris penolakan yang dilakukan para nelayan dan petani rumput laut, kebijakan ekploitasi pasir laut tersebut justru semakin gencar perijinan pasir laut dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dikutip dari press release Gerakan Rakyat Banten Selamatkan Nelayan (GRBSN), Rabu (18/10/2017) dinyatakan bahwa, adanya komentar sepihak yang dilakukan oleh kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina, yang menyakiti masyarakat pesisir Banten dengan menyatakan bahwa Pemprov Banten tidak keberatan pasir lautnya dikeruk untuk reklamasi. Padahal, Gubernur Banten sebagai kepala daerah tidak menyatakan apapun pasca terbitnya surat pencabutan moratorium reklamasi oleh Kementrian Kemaritiman.

Lalu, pertanyan besar mencuat, siapakah yang mendapat keuntungan dari proyek reklamasi ini? Dan mampukah Pemerintahan Provinsi Banten Berpihak kepada para nelayan Banten? (RUL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: