Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah, Pemkot Tangerang Terapkan Sistem Online dan Pemasangan Tapping Box

Kepala BPKD Kota Tangerang M. Noor

TANGERANG, BANPOS – Dalam upaya memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat khususna Para Wajib Pajak, Pemeritah Kota Tangerang melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), telah meningkatkan pelayanan melalui sistem on line terhadap 5 (lima) jenis pajak daerah dari 7 (tujuh) jenis pejak daerah yang menjadi kewenangan BPKD Kota Tangerang.

Kepala BPKD Kota Tangerang M. Noor, didampingi Sekretaris BPKD Mulyani beserta Kepala Bidang Pendapatan Lainnya Dinny Dian Nurimany mengatakan bahwa, pelayanan pajak melalui cara online ini dimaksudkan guna mempermudah para wajib pajak daerah untuk melaporkan omzet dan melakukan pembayaran setiap bulannya.

“Jadi, para wajib pajak sudah tidak perlu repot lagi datang ke kantor BPKD untuk lakukan proses pembayaran pajaknya. Cukup dengan melaporkan omzet serta melakukan pembayaran secara online,” ujar M. Noor.

M. Noor menambahkan, saat ini pun BPKD telah menempat kan sebanyak 140 alat perekam data transaksi (TAPPING BOX) untuk wajib pajak jenis Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Reklame, Parkir swasta akan terhubung langsung ke server Pemerintah Kota Tangerang.

“Sesuai arahan dari Walikota Tangerang, bahwa BPKD melalui Bidang Pemdapatan Lainnya ( Bidang PL ) akan memberikan pelayanan 7 (tujuh) jenis pajak daerah selama 7 hari dalam seminggu, Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Reklame, Parkir swasta,PP dan Pajak Air Tanah,” kata M. Noor.

Sekretaris BPKD Kota Tangerang, Mulyani.

Sementara itu, Sekretaris BPKD Mulyani menerangkan, bahwa untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) tahun anggaran 2017 (sebelum perubahan) di triwulan III, per tanggal 30 September 2017, dari anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3,519 triliun telah terealisasi sebesar Rp 2,595 triliun atau dengan prosentase 73,73 persen.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran tahun 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 1,501 triliun, di Triwulan III per tanggal 30 September 2017 telah terealisasi sebesar Rp 1,242 triliun atau 82,79 persen, sementara dari pajak daerah yang dikelola oleh BPKD terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU, pajak parkir swasta, serta pajak air tanah dengan anggaran tahun 2017 (sebelum perubahan) sebesar Rp 551,5 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 440,13 miliar atau 79,82 persen, dengan demikian telah melampui target yang ditetapkan pada triwulan III sebesar 75 persen.

Pencapaian APBD tahun anggaran 2017 tersebut tentu tak lepas dari peran Pemerintah Tangerang antara lain dari BPKD yang telah memberikan pelayanan terbaiknya serta kemudahan-kemudahan bagi para wajib pajak daerah.

Mulyani pun menegaskan agar para wajib pajak tidak ada alasan lagi untuk menunda bahkan sampai tidak membayar pajak, karena pajak yang dipungut dari masyarakat yang dititipkan kepada para pelaku usaha tersebut merupakan hak permerintah daerah sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hal tersebut karena sesuai dengan dasar hukum pengelola pajak daerah baik yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Waikota yang mengatur tentang Pajak Daerah,” tandas Mulyani. (ADV)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: