416 Orang Daftar Ikut Pilkades di Pandeglang

PANDEGLANG, BANPOS – Sebanyak 416 orang, telah mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Pandeglang. 416 orang itu bakal berebut menduduki kursi Kepala Desa di 108 desa.

Berdasarkan data rekapitulasi latar belakang pekerjaan bakal Calon Kades, bidang Wiraswasta mendominasi dengan jumlah pendaftar mencapai 304 orang. Diikuti incumbent berjumlah 30 orang, petani 16 orang, Ibu Rumah Tangga (IRT) 15 orang, Pegawai Swasta 11 orang, ASN 6 orang, dan dari lain-lain sebanyak 34 orang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Pandeglang, Taufik Hidayat menuturkan, meski jadwal pendaftaran telah ditutup pada Sabtu (30/9) pekan lalu, namun panitia memberi waktu tambahan selama 10 hari untuk menerima pendaftar lain.

“Sekarang sudah terdaftar. Tetapi kalau masih ada yang tertinggal ada pendaftar tambahan selama 10 hari. Jumlah pendaftar dimasing-masing desa bervariatif. Ada yang satu desa 1 orang pendaftar. Ada yang 5 pendaftar. Ada pula yang 6 pendaftar dalam 1 desa,” kata Taufik kepada awak media, Senin (2/10).

Namun berdasarkan aturan, peserta calon Kades ditetapkan hanya sebanyak 5 calon. Maka DPMPD akan menyeleksi kembali semua pendaftar agar memenuhi syarat pencalonan. DPMPD akan menetapkan calon Kades dalam 2 minggu kedepan.

“Nanti harus dilakukan seleksi sehingga mengerucut menjadi 5 calon. Penetapannya nanti menunggu sampai 2 minggu. Sistem penilaiannya menggunakan passing grade. Nanti akan diurutkan berdasarkan rangking,” imbuhnya.

Ratusan Kades itu, akan mengikuti sejumlah tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi, seleksi akademis, setelah itu mengisi form pertanyaan, lalu diakhiri dengan sesi wawancara.

Adapun biaya yang dianggarkan berkisar Rp30-Rp40 juta yang diambil dari Alokasi Dana Desa. Oleh karenanya, DPMPD menekankan agar tidak ada pungutan ataupun alasan iuran dalam mekanisme pendaftaran calon Kades.

“Pendaftaran ini gratis tidak ada pungutan sama sekali. Karena hitungannya, bagi yang 3.000 penduduk biayanya Rp30 juta sedangkan di atas 3.000 biayanya Rp40 juta. Dananya diambil dari ADD. Jadi tidak ada alasan biaya Pilkades kurang karena pihak desa sudah menghitung. Kalau memang nanti ada pungutan laporkan ke posko DPMPD,” sebutnya.(ZIS/SEP)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: