Ternyata, Kapal Bosok Belum Masuk Benda Cagar Budaya

Obyek wisata Kapal Bosok yang mulai populer di kalangan wisatawan.

SERANG, BANPOS – Kapal Bosok mulai populer sebagai obyek wisata religi karena legenda Ki Angga Derpa yang melatarbelakanginya. Namun, hingga saat ini belum ada kajian empiris yang menyebbutkan bahwa obyek itu merupakan obyek yang termasuk dalam kategori Benda Cagar Budaya (BCB).

Kanit dokumentasi dan publikasi, Cagar Budaya Banten, Sony Prastya Wibowo menyatakan, pihaknya masih akan melakukan penelitian sejauh mana kebenaran dari arkeologi dan historis destinasi pariwisata Kapal Bosok. Dirinya mengungkapkan, dari 1.149 cagar budaya, Kapal Bosok tidak termasuk di dalamnya. Menurutnya, legenda Kapal Bosok yang saat ini berkembang baru sebatas informasi yang berkaitan sejarah lokal dan harus diteliti secara ilmiah.

“Dari 1.149 cagar budaya yang ada Kapal Bosok belum termasuk cagar budaya, hal ini juga belum ada yang menyatakan perahu bosok cagar budaya. Artinya itu baru tahap informasi yang berkaitan sejarah lokal, berkaitan dengan validasi atau justifikasi cagar budaya harus melalui proses penelitian artinya meneliti sejauh mana kebenaran dari arkeologis dan historisnya,” katanya.

“Secara historis kaitan tokohnya siapa ada atau betul dengan sejarah-sejarah di masa Kesultanan karena informasikan demikian. Sementara ini yang kami tangkap hanya cerita masyarakat setempat yang memang perlu dilakukan penelitian untuk kebenarannya,” lanjutnya.

Meski demikian, Sony mengaku belum ada rencana untuk melakukan penelitian terhadap Kapal Bosok. Lanjutnya, jika Kapal Bosok terbukti masuk dalam sejarah, peranan pemerintah sangat berpengaruh terkait unsur-unsur dan harus mengetahui siapa-siapa yang berperan di daerah itu.

“Kalau memperogramkan buat penelitian kami belum. Harus semua pihak yang terlibat kalau itu cagar budaya. Yang berperan dan pemerintah hanya fasilitator dan terkait unsur-unsur terkait ada di masyarakat dan pemilik tempat,” jelasnya.

Terkait peranan pengelolaan, sambungnya, yang ikut andilnya pemerintah, pihaknya mengatakan yang jelas pengelolaan itu berkaitan dengan SDM, berkaitan dengan organisasi dan berkaitan dengan mekanisasi birokrasi. “Jadi pengelola berkaitan dengan keuangan itu harus jelas pengelolaannya,” pungkasnya.(FEB/ENK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: