Jelang Pilkada, Ada ASN Kota Serang Ikut Bagikan Atribut Parpol

Postingan Facebook PKB Kota Serang dengan tampak salah seorang ASN di dalamnya.

SERANG, BANPOS – Menjelang perhelatan hajat demokrasi lima tahunan Pilkada Kota Serang. Koorps ASN Kota Serang tercederai netralitasnya. Hal ini terungkap setelah dalam salah satu kiriman akun media sosial DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Serang, ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ZS yang terlihat membagikan atribut partai tersebut. Selain di Facebook postingan tersebut juga diposting di Facebook pada Rabu (19/9) lalu, sekitar pukul 09.38 WIB.

Dalam sebuah postingan di akun Facebook yang diduga milik DPC PKB Kota Serang itu ZS bersama isterinya yang merupakan Ketua DPC PKB Kota Serang Wahyu Papat tertulis status jika tengah melakukan pembagian APK (Alat Peraga Kampanye, red) dan SK Ranting untuk Kecamatan Taktakan.

Hal ini menimbulkan pandangan miring di masyarakat terkait netralitas ASN, terutama dalam helatan Pilkada Kota Serang yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti. Postingan ini juga muncul setelah beberapa saat PKB Kota Serang menyatakan dukungannya terhadap Vera Nurlaela Jaman yang akan maju di Pilkada Kota Serang 2018.

Menyikapi hal tersebut, Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, akan segera menelusuri kejadian tersebut. Selain itu, ia menegaskan, ASN harus menjaga netralitasnya sebagai pelayan masyarakat.

“Secepatnya kami akan memberikan surat himbauan kepada Walikota Serang untuk menjaga kondisifitas Pilkada serta netralitas dari ASN,” jelas Rudi kepada BANPOS, Kamis (21/9).

Rudi menyatakan, jika ada masyarakat yang mengadukan, maka akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Apakah hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran atau tidak, serta jenis pelanggarannya.

“Kami berharap masyarakat dapat berani untuk mengadukan dan turut serta berperan dalam pengawasan pelaksanaan pilkada dan pemilu nanti,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini Panwaslu Kota Serang masih harus melihat terlebih dahulu, apakah ini merupakan kewenangannya. Dikarenakan, tahapan pilkada masih belum berjalan, sehingga belum bisa berlaku aturan dari pemilu.

“Pada prinsipnya begini, tahapan pilkada belum dimulai. Jadi secara defacto belum ada calon, tapi karena ini sudah mengindikasikan politik, maka kami akan mencoba untuk menelusuri, setidaknya ini merupakan informasi awal,” tuturnya.

Menurutnya, pelapor dapat dirahasiakan identitas jika dalam bentuk informasi awal. Namun ia mengharapkan masyarakat dapat lebih berani lagi untuk membeberkan kejadian pelanggaran.(NED/ENK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: