Petani Dibawah Naungan BUMD, Hindari Tengkulak dan Renternir

SERANG, BANPOS – Petani di Banten dalam waktu dekat ini akan segera memiliki Badan Usaha Milik Petani (BUMP) atau membentuk badan usaha milik daerah bidang pertanian. Langkah ini dilakukan dalam upaya melindungi  serta menjamin stabilitas harga produksi pertanian dari tengkulak dan sistem Ijon.

Hal  itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Banten Agus M Tauchid, pada akhir pekan lalu. Agus mengatakan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta melindungi dari spekulan dan tengkulak, pihaknya segera membentuk badan usaha milik petani atau badan usaha milik daerah yang bergerak dalam industri pertanian.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mengumpulkan pelaku korporasi pertanian di Banten yakni dengan mengumpulkan sekitar 25 perwakilan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Banten. Tujuan dikumpulkannya gapoktan tersebut untuk mendengar masukan-masukan terkait korporasi pertanian dalam upaya mensejahterakan para petani di Banten.

“Ini tindaklanjut dari rapat kordinasi terbatas bidang pertanian antara para gubernur dengan pak presiden beberapa hari lalu. Makanya tadi pak gubernur memberikan arahan dalam upaya penguatan kebijakan pemprov dalam bidang pertanian,” terangnya.

Ia menjelaskan, Gubernur Banten Wahidin Halim berjanji untuk memberikan penguatan dalam bidang teknologi pertanian, infrastruktur serta permodalan melalui kemitraan dengan bank..

“Tadi Pak Gubernur mengakui kita kalah di teknologi dan juga infrastruktur. Makanya pak gubernur janji infrastruktur pertanian ini akan diperbaiki,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Agus, melalui penyediaan badan usaha milik petani, penguatan teknologi dan infrastruktur, maka produksi pertanian di Banten akan memiliki nilai tambah yang efeknya akan dirasakan oleh petani.

“Jadi kedepan nilai tambah produksi pertanian di Banten ya harus dirasakan oleh petani Banten. Jangan sampai produksinya di Banten, dibawa ke luar daerah dan nilai tambahnya untuk daerah lain,” imbuhnya.

Pemprov berharap nilai tambah produksi pertanian, baik pangan, holtikultura, kehutanan dan perkebunan akan terjadi di Banten serta ‘brandingnya’ ada di Banten.

“Contohnya jangan sampai manggis atau padi dari Banten, dibawa ke luar daerah, lalu dibranding dan dijual lagi ke Banten. Ini nilai tambahnya di luar bukan untuk Banten,” katanya.

Agus juga menekankan agar produksi pangan seperti beras, jangan sampai dijual ke luar dalam bentuk gabah, tetapi harus dalam bentuk beras yang sudah dibranding.

“Nanti penampungannya bisa melalui Badan usaha milik petani tadi. Jadi, para tengkulak bukan menjadi musuh kami, tetapi menjadi mitra kami,” jelasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dengan keberadaan badan usaha milih petani, badan-badan usaha miliki desa, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan para petani dari para tengkulak, rentenir atau para pengijon. Sehingga setiap musim panen, para petani tersebut tidak ‘diserbu’ dan tidak ketergantungan terhadap tengkulak, rentenir atau para pengijon.

“Tadi juga saya dengan beras dari sini sudah diborong dan dibawa ke Kerawang. Jadi petani tidak merasakan keuntungan,” katanya.(RUS/ENK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: